BPS: Proses Panjang dalam Penentuan Metodologi DTSEN

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap alasan penggunaan model Proxy Means Test (PMT) dalam penentuan desil pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Model ini disebut sebagai alternatif terbaik setelah melalui kajian dan penyempurnaan dengan mempertimbangkan karakteristik data dan masyarakat Indonesia.

PMT sendiri merupakan model yang dikembangkan untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan berdasarkan karakteristik individu dan rumah tangga. Model ini menjadi salah satu pendekatan terbaik yang direkomendasikan World Bank dalam penargetan program sosial ketika informasi pendapatan tidak tersedia.

Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS RI, Prof. Setia Pramana, mengatakan pemilihan model PMT telah melalui proses panjang, termasuk telaah akademik dan penyempurnaan secara berkelanjutan. 

"Ini best practice sudah dilakukan oleh beberapa negara yang punya karakteristik yang sama, Meksiko, Filipina. Contohnya apa datanya misalkan, variabel yang digunakan, karakteristik rumah tangga," tutur Setia dalam Diskusi Metodologi Penentuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan di Indonesia, Jakarta (11/9).

Lebih lanjut, Setia menerangkan proses pembangunan DTSEN, di mana karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat pada awalnya dihimpun dari tiga sumber data utama, meliputi data Regsosek (2022), P3KE (2023), dan DTKS (2024). 

Namun demikian, penggabungan ketiga sumber data tersebut menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari perbedaan cakupan variabel hingga referensi waktu. Karena itu, BPS terus melakukan perbaikan melalui pemutakhiran data dan penyempurnaan model.

"Proxy Means Test kita gunakan untuk bisa memproksi pengeluaran perkapita, kemudian dilihat kualitasnya, kemudian di-update pakai machine learning untuk meningkatkan keakuratan dari prediksi tadi," tambah setia.

Dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Kementerian Sosial RI, Andi Kurniawan, mengatakan penggunaan PMT berkaitan dengan karakteristik ketenagakerjaan di Indonesia. Menurutnya, tingkat kesejahteraan perlu ditaksir berdasarkan sejumlah karakteristik sosial dan ekonomi karena informasi pendapatan cenderung sulit diperoleh, terutama di negara yang didominasi sektor informal.

"Kalau di negara maju sederhana, ditanya, dicek (pendapatannya), sesimpel itu kalau di negara maju. Kenapa kok bisa datanya lengkap, karena 80 persen lebih pekerjaan di negara maju sudah formal, semuanya tercatat," ujar Andi.